Ormas Sragen Serukan Tuntutan

Setelah melakukan pelaporan tindak pidana penggunaan ijazah palsu yang dilakukan Bupati Sragen ke Polres Sragen dan pelaporan indikasi penyimpangan SBBS Gemolong dan IT, massa LINTAS kembali menggelar unjuk rasa menuntut hasil dari laporan tersebut. Massa melakukan longmarch dari Sekretariat Lingkar Kajian Kebijakan dan Strategi Perubahan Sragen (LINTAS) ke Gedung DPRD, Mapolres dan berakhir di depan Kantor Dinas Bupati Sragen.  

Aksi massa rakyat Sragen menggugat untuk melengserkan Bupati Sragen Untung Wiyono itu digelar dengan membawa atribut spanduk, poster bergambar foto Bupati Sragen yang dicela, bendera organisasi, peti mati putih dan sejumlah atraksi teatrikal. Sejumlah tukang becak, pedagang, lembaga swadaya masyarakat dan politikus Sragen bersatu turun ke jalan.

Mereka menyebut sejumlah pejabat Pemkab Sragen yang dinilai buruk kinerjanya, seperti Kepada DP2D Parsono, Kepala BKD Wahyu Widayat, Kepala Bappeda Darmawan, Sekda Kushardjono dan Direktur PDAM Aris Wahyudi. Massa memblokir jalan di depan Gedung Wakil Rakyat itu.

Perwakilan massa menemui Ketua DPRD Kusdinar Untung Yuni Sukowati didampingi Wakil Ketua Joko Saptono dan Giyanto. Dalam pembicaraan singkat,Ketua Dewan mengizinkan anggotanya untuk ikut serta dalam aksi demo. Anggota Dewan yang turut berdemo antara lain, Mahmudi Tohpati, Giyanto, Thohar Ahmadi, dan dua lainnya.

Dari kantor Dewan, massa bergerak ke Mapolres Sragen. Mereka diterima Kapolres AKBP Drs Jawari. “Dalam penanganan kasus dugaan ijazah palsu itu harus dikomunikasikan dengan Polda, karena pada tahun 2000 sudah ada laporan yang sama. Saya sudah memerintahkan Kasatreskrim AKP Y Subandi langsung ke Mapolda untuk berkoordinasi,” tegasnya.

Massa sampai di depan gerbang Setda Pemkab Sragen sekitar pukul 12.30 WIB. Mereka juga sempat membakar peti mati itu di depan personel Dalmas. Selama empat jam mereka berorasi menghujat Bupati Sragen dan sejumlah pejabat di bawahnya.

Dalam aksi yang dilakukan bertepatan dengan serangan umum 1 Maret ini, LINTAS didukung oleh berbagai elemen. Lebih dari enam organisasi masyarakat (Ormas) menyampaikan 10 tuntutan yang menjadi dasar untuk mendesak turunnya Bupati Sragen Untung Wiyono dalam aksi unjuk rasa dengan melibatkan massa yang berjumlah lebih dari 2.500 orang.

Tuntutan itu disampaikan melalui orasi dan leaflet yang disebarkan di depan Kantor Dinas Bupati Sragen. Tuntutan massa Ormas yang terdiri atas Lingkar Kajian Kebijakan dan Strategi Perubahan Sragen (LINTAS), Forum Komunikasi Organisasi Kepemudaan Sragen (Forkos), Forum Masyarakat Sragen (Formas), Aliansi Guru Swasta Sragen (AGS), Forum Ormas Berdaulat (FOB), LSM Wasiat dan sejumlah Ormas lainnya dikemas dengan tajuk AKSI DAMAI RAKYAT SRAGEN MENGGUGAT.

Koordinator Aksi, Saiful Hidayat dalam kesempatan itu menyatakan, Bupati Sragen harus diturunkan, karena dinilai menipu rakyat dengan ijazah yang diduga palsu. Dia juga menilai Bupati gagal memimpin Sragen dengan defisit anggaran mencapai Rp 60 miliar lebih pada APBD 2010.

“Selain itu Bupati juga terindikasi melanggengkan praktek nepotisme, terutama dalam kasus pengangkatan Direktur PDAM, PT Aroma Sukowati, nDayu Park, dan rekrutmen CPNS yang tidak transparan. Selain itu Pemkab Sragen juga dirugikan senilai Rp 5 miliar pada proyek SBBS Gemolong berdasarkan audit BPK. Bupati juga dianggap merusak dunia pendidikan dan gagal menyejahterakan rakyat, seperti kasus Pradja, FGTT, RSU mahal, jadi PNS juga mahal,” tambahnya.

Selain itu, Saiful juga menyebut banyaknya proyek mangkrak, tidak pernah krisis dan menjadi musuh organisasi kepemudaan (OKP). Dia juga menyebut sejumlah bukti yang mengindikasikan adanya dugaan pemalsuan ijazah.

Aksi pada hari senin tersebut sangat membuat repot aparat keamanan, aksi berlangsung hingga pukul 16.30 WIB.